sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan. Daftar Urut Kerja. sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan

Daftar urut kepangkatan dibuat sekali setahun. nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut. (4) Perubahan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3, harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Atasan pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah ; 2. Biro Perencanaan. latihan jabatan; e. Sos. ELFIDA 19791106 201001 2 001 Pr III/c 10/1/2012 Dokter Pertama 9 9 ~ ~ ~ FKU Kedoktrn Umum S1 2005 Lho Sari ( Aceh Barat), 06 Nopember 1979 ~. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. Tahun 2023 - download. Version. Polisi yang dapat meminta pembuatan Visum et Repertum adalah Penyidik Polri yang memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua. MURNIATY ISMAIL. 2. -pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974. Daftar Urut Kepangkatan. 196801182010012001. Mengemukakan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Indikator: Menyebutkan landasan hukum daftar urut kepangkatan (DUK) Menjelaskan pengertian dan fungsi daftar urut kepangkatan (DUK) Mengemukakan proses pembuatan DUK dan penentuan nomor urut dalam DUK Menjelaskan keberatan atas nomor urut dalam DUK Menguraikan kembali. Daftar Urutan Golongan. Uncategories Daftar Urut Kepangkatan. A. pembuatan daftar tanah; e. B. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2) Menteri. Penerbitan Sertifikat . 1. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15. Ketentuan yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 43 Tahun 1999. DUK. Baca Cepat Buka. Minimal untuk setiap periode kepangkatan. 15 Tahun 1979; 5. Assalamualaikum. Pd / / 0-Jan-00 0 0-Jan-00 13 4 Pendidikan dan Perlindungan. Proses pembuatan dokumen seperti Daftar Urut Kepangkatan membutuhkan waktu yang lama sehingga pelayanan kepada pegawai kurang memuaskan. B. Syarat kepangkatan penyidik ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. a. 5 Tahun 2014 d. Duk adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang dususun menurut tingkat kepangkatan. 2) Peraturan Pemerintah. a. go. daftar urut kepangkatan atau duk sangat penting dalam kepegawaian. NO NAMA NIP TMT PANGKAT PENDIDIKAN JABATAN. Ir. Pasal 4 Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, secara berturut-turut adalah : a. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 1. COM – Terkait tentang sebutkan landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan, akan dibahas dalam tulisan berikut. 15 Tahun 1979 b. landasan bagi pembinaan karir dosen dan penyelenggara pendidikan tinggi, maupun bagi masyarakat pemerhati perguruan tinggi. jabatan; c. PP No. 2 Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga TertinggiTinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan pejabat lain yang ditentukan. masa catatan jabatan kerja. Pasal 10. (4) Perubahan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3, harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Atasan pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Membuat surat melaksanakan tugas untuk hakim/pejabat/pegawai yang baru melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. WbVideo ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek kelompok presentasi tentang Materi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai, mapel OTK. Pimpinan pemerintah non- departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing - masing. Talent Development Program Level Advance Bagi Pegawai Kementerian. Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun. Selamat datang di Portal Katalog Standar Operasional Prosedur Kementerian Hukum dan HAM RI. Changed 2018-09-27. Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara yang jelas sedemikian rupa, sehingga PNS yang bersangkutan dapat dengan mudah membaca. Usia. 13 14 Tuliskanlah tahun lulus Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Pendidikan tersebut. landasan hukum adalah dasar yang menjadi acuan bagi pembentukan dan. 1 1. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan pejabat lain yang ditetentukan oleh Presiden, membuat dan memelihara. Ketentun yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatDAFTAR URUT KEPANGKATAN OLEH AYU ROSNA HAMIDAH NIM. Katalog SOP. Landasan hukum DUKDaftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum. co. (2) Apabila keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai dasar-dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menetapkan. B. co. No Judul File Terdownload 1. PP No. Sistematika Penulisan dalam penyusunan laporan. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kami informasikan bahwa keseluruhan jawaban kami. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . Yang bukan tujuan-tujuan Daftar Urut Kepangkatan adalah…. v Pembuatan DUK dan Penentuan Nomor Urut dalam DUK. id . PPH. Berikut akan dikemukakan beberapa asas hukum khusus dalam bidang perundang-undangan dikutip. Landasan Hukum -pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974 -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil. v Landasan Hukum Ketentun yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Berikut uraian lengkapnya: 1. b 24-10 PELATIHAN CALON PELATIH KADER PENGELOLAAN PASCA SARJANA ADM. Lalu bagaimana cara membuat daftar. UU No. Salah satu bahan objektif dalam melaksanakan pembinaan. Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan PNS Dan Dasar Hukumnya. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. e. Penetapan batas bidang tanah. PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli. Seperti yang rekan-rekan ketahui. pkwu. Usia Landasan Hukum DUK Ketentuan yang mengatur pembuatan DUK pegawai negeri sipil dapat ditemukan di dalam: 1. Ketentuan yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Difinisi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) : Suatu Daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dan suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan:, Duk Juga Adalah salah satu bahan objektif untuk melaksnakan pembinaan karier PNS berdasarkan system karier dan system Prestasi Kerja, Oleh karena itu DUK perlu dibuat dan dipelihara. com. Revisi : - Tanggal : 13 Januari 2017. Oleh Karena itu, DUK perlu dibuat dan dipertahankan secara terus-menerus. usia. HOME; PROFIL . Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut DUK sudah ditentukan dan harus dipatuhi. Surat Edaran Kepala BAKN No. (Sejarah Pembentukan Undang-. Surat Edaran Bakn No. Pembukuan hak . Pembuatan DUK dan Penentuan nomor urut dalam DUK ? Simak penjelasan dari YumPedia J dijamin PAHAMMM 1. Daftar. 2. 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan peny. PPH. 15 Tahun 1979 b. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KONTAK. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. a. Jul 13, 2021. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. 3. DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN a. Tahun 2022 - download. Landasan hukum duk daftar urut kepangkatan (duk) pns ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : Badan pembinaan hukum nasional disahkan. • Daftar urut kepangkatan (DUK) adalah suatu daftar yang memuat nama Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan. (1) Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan, wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Gugatan / Permohonan Mandiri; Gugatan Sederhana; Biaya Perkara; Hakim Mediator;. a. Dikutip dari laman resmi BKPSDM Barito Selatan, berikut pangkat dan golongan PNS yang. Penyusunan dan pengolahan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dinilai masih sembarangan dan tidak mengikuti asas sistem Administrasi Kepegawaian yang baik dan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan. Edit. 1. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. TATA CARA PENENTUAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN (DUK) PNS# - YouTube. Pasal 9. Ketentuan yang mengatur pembuatan daftar urutan kepangkatan. Merrbuat draft Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUH) dan menyerahkan Kasubag Urnum untuk dtelfll Draft Penyusunan Cattar Urut (epang"atan (DU(s). Daftar Urut Kepangkatan disusun secara berurutan berdasarkan: Apabila PNS yang berpangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pengadilan Agama Banyumas . 12 tahun 2002 kenaikan pangkat reguler/kpo 1. Landasan Hukum. Namun, juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. 5. Keputusan MenpanRB Nomor 571 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan PPPK Tahun 2022. Dikutip dari laman resmi BKPSDM Barito Selatan, berikut pangkat dan golongan PNS yang perlu diketahui detikers. Pengertian Daftar Urut Kepangkatan. RANCANGAN AKTUALISASI PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS PERHUBUNGAN PERIKANAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Disusun oleh : Nama Peserta : Yance Nataniel Refasi Angkatan/Gel/NDH : 21/5/ Jabatan : Pengelolah Data PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. 15 Tahun 1979. Suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; DUK juga adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan system karier dan system prestasi. abbi. 1. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami sampaikan Surat Edaran Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/SE/2015 tentang Daftar Urut. 43 tahun 1999 : Perubahan atas UU No. DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. 6. 597. Ketentuan yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18. Mencapai Batas Usia Pensiun. 5 Taahun 2004 e. Daftar urut kepangkatan dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. UMUM. Guru Pengajar. Teori tadi acapkali dianggap landasan teori. Untuk memudahkan pemeliharaan DUK cukup dicatat jenis mutasi kepegawaian dan tanggal berlakunya. Pangkat 2. Download DUK 2023. Sabtu, 26 Agustus 2017. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) - bit. Dasar Hukum Tata Cara Pembuatan Keputusan Bahwa peraturan yang berhubungan tata cara 1. c. ID. 3. 3 Analisis Kebutuhan Sistem 3. 510 total pengunjung. Diklat Penyusunan SOP 2014 Sepala/Adumla/PIM IV 2018 Diklat Prajabatan Golongan III. Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : 1. pada hukum, terlepas dari apakah itu benar atau keliru. Nama Pegawai Negeri Sipil di dalam DUK juga dapat dihapus. Landasan Hukum DUK : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20. 02. Daftar Profil Pegawai;. 2021 Wirausaha. Ketentuan yang mengatur pembuatan DUK pegawai negeri sipil sanggup ditemukan di dalam: Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang Iv/D Sampai Dengan I/A Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. pendidikan. Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Republik Indonesia merupakan susunan hirarki PNS, dan kepangkatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, mulai dari tingkatan terendah golongan I (Juru), golongan II (Pengatur), golongan III (Penata), dan tingkatan paling tinggi yaitu golongan IV. adanya kepentingan pemerintah dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai landasan untuk melaksanakan kebijaksanaan administrasi. ly/UU12_2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU. Peraturan & Kebijakan MA RI; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Beranda/Detail Download.